website togel singapore: MK tegaskan orang tua kandung yang ambil paksa anak bisa dipidana
发布时间：2024-10-30 17:26:28 来源：sebfor.com - Update Terbaru Dunia Politik, Bisnis, dan Hiburan Hari Ini 作者：rtp live
- Kamis,website togel singapore 26 September 2024 15:40 WIB
MK tegaskan orang tua kandung yang ambil paksa anak bisa dipidana
“Jika pengambilan anak oleh orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh atas putusan pengadilan, dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua pemegang hak asuh, terlebih dilakukan dengan disertai paksaan atau ancaman paksaan, makJakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana, sebab tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penegasan itu disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut terkait uji materi Pasal 330 ayat (1) KUHP yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Jika pengambilan anak oleh orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh atas putusan pengadilan, dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua pemegang hak asuh, terlebih dilakukan dengan disertai paksaan atau ancaman paksaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP,” ucap Arief di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.
Perkara uji materi ini dimohonkan oleh lima orang ibu, yakni Aelyn Hakim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadaranggani. Para pemohon mempersoalkan frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP.
Menurut para pemohon, berdasarkan pengalaman pribadi mereka, frasa “barang siapa” pada pasal dimaksud berpotensi ditafsirkan bahwa ayah atau ibu kandung dari anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan menculik anak kandung sendiri.
Kelima pemohon merupakan ibu yang bercerai dan memiliki hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan. Namun, mereka tidak lagi dapat bertemu dengan buah hatinya karena sang ayah diduga membawa kabur anak.
Ketika para pemohon melaporkan perbuatan mantan suami ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP, laporan mereka tidak diterima ataupun tidak menunjukkan perkembangan dengan alasan yang membawa kabur anak adalah ayah kandungnya sendiri.
Berdasarkan hal itu, para pemohon meminta kepada MK agar frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP diganti menjadi “setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak”.
Terkait hal ini, Mahkamah menjelaskan, frasa “barang siapa” dalam pasal diuji merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “hij die” yang merujuk kepada siapa saja atau orang yang melakukan perbuatan diancam pidana. Artinya, frasa tersebut mengandung makna “setiap orang”.
“Dengan demikian, dalam konteks Pasal 330 ayat (1) KUHP, frasa 'barang siapa' dengan sendirinya juga telah mencakup ayah atau ibu kandung anak karena kata tersebut memang mengandung makna setiap orang,” ucap Arief.
Menurut MK, dalam menerapkan Pasal 330 ayat (1) KUHP, harus terdapat bukti bahwa kehendak untuk mengambil anak tanpa seizin orang tua pemegang hak asuh benar-benar datang dari pelaku, termasuk jika pelakunya adalah orang tua kandung anak.
“Seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik Polri untuk menerima setiap laporan berkenaan penerapan Pasal 330 ayat (1) KUHP, dikarenakan unsur barang siapa yang secara otomatis dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini adalah orang tua kandung anak,” kata Arief.
Lebih lanjut, MK menilai, Pasal 330 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang telah diatur secara jelas dan tegas, sehingga ketentuan dimaksud tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain.
Menurut Mahkamah, menambahkan pemaknaan baru terhadap Pasal 330 ayat (1) KUHP, termasuk seperti yang dimohonkan para pemohon, justru akan memosisikan norma pasal menjadi berbeda sendiri atau anomali di antara semua norma dalam KUHP yang menggunakan frasa “barang siapa”.
Oleh karena itu, MK menyatakan dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian, MK menolak permohonan tersebut.
“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.
Namun, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Guntur, Mahkamah seharusnya dapat mengabulkan sebagian permohonan para pemohon karena pada faktanya, norma Pasal 330 ayat (1) KUHP telah menimbulkan kegamangan penafsiran dari penegak hukum.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
- 上一篇：Lodewijk analogikan sosok diusung Golkar jadi Waka DPR seperti wayang
- 下一篇：DKPP tunggu laporan calon DPR terpilih dari PKB dan PDIP yang diganti
- togel
- toto togel
- agen togel resmi
- rtp slot
- slot online
- slot gacor
- slot online gacor gampang menang
- agen togel resmi
- slot online
- agen slot gacor
相关文章
- Terpopuler, hoaks penemuan gudang hingga Tia alihkan suara partai
- LALIGA Extra Time digelar perdana di Indonesia
- PSSI bersama KNVB sepakat kerja sama pembinaan talenta muda sepak bola
- Dito dorong DPR agar percepat naturalisasi Calvin dan Jens
- DKPP RI: 4 kantor perwakilan direalisasikan pada pemerintahan Prabowo
- Lupakan tiket Olimpiade, mari fokus ke Piala Dunia 2026
- Menanti hadirnya kompetisi sepak bola putri yang sedang mati suri
- Pratinjau Persib Bandung vs Bali United: sengit sepanjang laga
- KSAL sebut jumlah kapal selam TNI AL belum memadai
- Ketua Umum PSSI Erick Thohir tonton Timnas Putri U17 di Bali
- KemenPANRB setujui usulan pembentukan BNNK Kotawaringin Timur
- Buffon berlatih keras jelang hadapi Championship Series bersama Borneo
- Indra Sjafri sebut tujuh pemain asal Belanda setuju gabung Timnas U
- Indonesia jajal Tanzania dalam laga uji coba 2 Juni
- Pelantikan DPR 2024
- PSSI apresiasi antusiasme pendukung sambut dua laga Timnas Indonesia
- Inilah jadwal pertandingan final Liga 1 2023/2024
- Erick Thohir dukung langsung perjuangan timnas putri Indonesia U
- Bawaslu: Semua "stakeholder" harus didorong ciptakan pilkada yang aman
- PSSI nantikan tiga pemain naturalisasi di kualifikasi Piala Dunia 2026
随便看看
master angka jitu sgp sabtuaplikasi online togelno togel hari ini sgpnomor togel kalkundata buku mimpi 2dkeluarnya hk hari ini togeljp paus hk gacorhk hari ini jitubet togel slotcara pasang togel di onlinebocoran sgp 22 juni 2022keluaran toto macau hari ini jam 13singapura nomor hari inicara menghitung nomor toto singapurakeluaran angka hongkong malam inibandar besar togel terpercayarumus 2d sgptogel hongkonģ malam inino togel 30goltogel link alternatifrtp slottoto togeltogelslot demoslot gacortoto togelslot onlineslot onlineagen togel resmislot gacorslot online gacor gampang menangtogelrtp slotagen togel resmiagen slot gacor